Gerakan Save our soccer (SOS) mendesak kementerian pemuda dan olahraga (Kemenpora) mengambil alih Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
Anggota SOS Emerson Yunto dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Minggu (27/2/2011), membeberkan tujuh alasan pemerintah harus mengambil alih PSSI.
Pertama, PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat sehingga dalam proses kegiatanya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang. "Posisi tuntutan dan harapan masyarakat saat ini adalah ambil alih PSSI," ujarnya.
Kedua, PSSI telah gagal dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi. Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepak bola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional. Liga sepak bola Indonesia juga tidak lepas dari praktik suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni untuk sepak bola yang fair play.
Ketiga, adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket AFF ataupun dana dari APBN yang tidak transparan dan akuntable. Selain itu juga Ketua Umum PSSI pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi APBD Kalimantan Timur.
Keempat, PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepak bola Indonesia untuk kepentingan partai politik saat Piala AFF berlangsung. Alasan selanjutnya ialah PSSI telah berupaya mengambil alih fungsi pemerintah. Diantaranya rencana mendeportasi pemain, pelatih, dan wasit asing yang merumput untuk Liga Primer Indonesia. Hal itu melangkahi fungsi-fungsi negara diantaranya bagian imigrasi, dan diduga juga melanggar HAM.
Alasan keenam ialah PSSI tidak demokratis dan cenderung oligarki. Hal itu terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim Nurdin Halid selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepak bola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.
Dan alasan terakhir PSSI merekayasa statuta dan bertentangan dengan FIFA. Beberapa statuta FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan Nurdin Halid dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. Diantaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepak bola Indonesia.
Anggota SOS Emerson Yunto dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Minggu (27/2/2011), membeberkan tujuh alasan pemerintah harus mengambil alih PSSI.
Pertama, PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat sehingga dalam proses kegiatanya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang. "Posisi tuntutan dan harapan masyarakat saat ini adalah ambil alih PSSI," ujarnya.
Kedua, PSSI telah gagal dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi. Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepak bola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional. Liga sepak bola Indonesia juga tidak lepas dari praktik suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni untuk sepak bola yang fair play.
Ketiga, adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket AFF ataupun dana dari APBN yang tidak transparan dan akuntable. Selain itu juga Ketua Umum PSSI pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi APBD Kalimantan Timur.
Keempat, PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepak bola Indonesia untuk kepentingan partai politik saat Piala AFF berlangsung. Alasan selanjutnya ialah PSSI telah berupaya mengambil alih fungsi pemerintah. Diantaranya rencana mendeportasi pemain, pelatih, dan wasit asing yang merumput untuk Liga Primer Indonesia. Hal itu melangkahi fungsi-fungsi negara diantaranya bagian imigrasi, dan diduga juga melanggar HAM.
Alasan keenam ialah PSSI tidak demokratis dan cenderung oligarki. Hal itu terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim Nurdin Halid selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepak bola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.
Dan alasan terakhir PSSI merekayasa statuta dan bertentangan dengan FIFA. Beberapa statuta FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan Nurdin Halid dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. Diantaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepak bola Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar